Edisi 18 : Syirkah Mudharabah

Mudhârabah secara bahasa: pergi mencari rezeki.

Mudhârabah adalah istilah penduduk Irak dan lebih banyak digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan qirâdh atau muqâradhah, yang lebih banyak digunakan oleh ulama mazhab Syafii dan Maliki. 

Secara istilah, mudhârabah atau qirâdh, adalah persekutuan badan dengan harta. Maknanya, seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain agar orang lain itu membisniskan harta tersebut dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan (Lihat, an-Nabhani, Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, hlm. 156; Ibn Qudamah, Al-Mughni, hlm. 134-135). Badan tersebut adalah kiasan dari tenaga yang menjadi andil salah satu pihak dalam mudharabah tersebut.

Mudharabah itu bisa dalam tiga bentuk. Pertama: mudharib ikut andil modal ditambah modal dari syarik (mitra) lainnya. Kedua: mudharib hanya andil tenaga, sementara modal dari syarik lainnya, misal antara satu orang pengelola dengan dua orang pemodal. Ketiga: dua orang sama-sama mengelola dengan modal berasal dari salah satu diantara mereka. Bentuk ketiga ini oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni wa Syarh al-Kabîr dinilai sebagai bentuk mudharabah.

Mudharabah adalah syirkah (kemitraan) yang halal secara syar’i. Al-Kasani dalam Badâi’ ash-Shanâi’ menyatakan bahwa orang-orang biasa melakukan akad mudharabah dan Nabi saw. tidak mengingkari mereka sehingga hal itu merupakan persetujuan (taqrîr) dari Nabi atas kebolehan mudharabah.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam juga menyerahkan harta sebagai mudharabah dan mensyaratkan seperti syarat al-‘Abbas. Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-‘Ala’ bin Abdurrahman bin Ya’qub dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman memberikan harta secara mudharabah. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar ra. pernah menyerahkan harta anak yatim secara mudharabah. Imam asy-Syaukani dalam Nayl al-Awthar, setelah memaparkan sejumlah atsar itu, menyatakan, “Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa mudharabah dilakukan oleh para Sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkari sehingga hal itu menjadi ijmak mrereka bahwa mudharabah adalah boleh.”

Ibn al-Mundzir di dalam Al-Ijmâ’ menyatakan, “Para ahli ilmu telah berijmak atas kebolehan mudharabah secara keseluruhan.”

Beberapa Ketentuan Syirkah Mudharabah 
Rukun akad mudharabah ada tiga. Pertama: dua pihak yang berakad. Kedua: ash-shighat, yaitu ijab dan qabul. Ketiga: obyek akad (al-ma’qûd ‘alayh), yaitu amal (aktivitas), modal dan keuntungan.

Akad mudharabah hanya sah dilakukan oleh mereka yang secara syar’i sah melakukan tasharruf, yaitu orang yang berakal, balig dan tidak sedang di-hijr (dilarang oleh hakim untuk melakukan tasharruf, termasuk melakukan transaksi finansial). Dua pihak yang berakad (al-‘âqidân) yang dimaksud bukan jumlahnya harus dua orang, melainkan dua pihak itu adalah satu pihak yang menjadi mûjib (menyampaikan ijab/ajakan) dan pihak yang menyampaikan qabul. 

Ash-Shighat atau ijab dan qabul harus dilakukan terpaut antara ijab dan qabulnya atau harus dalam satu majelis akad. Di dalam ijab-qabul ini harus jelas andil dari masing-masing syarik (mitra), artinya harus jelas siapa yang menjadi mudharib (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal. 

Obyek akad (al-ma’qûd ‘alayh) mudharabah yaitu al-‘amal, ra’s al-mâl (modal) dan ar-ribhu (laba). Terkait al-‘amal, sebagai syirkah maka dalam mudharabah harus jelas aktivitas bisnis yang diakadkan. Harus dipahami dengan jelas batasan aktivitas yang termasuk dalam cakupan bisnis dalam syirkah itu, atau yang menjadi cakupan aktivitas mudharib (pengelola). Kejelasan ini penting sehingga semua pihak dapat menakar andil al-‘amal itu dalam bisnis dan hasilnya. Hal itu bisa menjadi pertimbangan penting untuk membuat kesepakatan tentang pembagian laba. Kejelasan itu juga penting untuk menentukan batasan pekerjaan yang masih dalam cakupan aktivitas pengelolaan syirkah dan mana yang tidak. 

Terkait ra’s al-mâl atau modal maka ada beberapa ketentuan: 
1. Modal haruslah ‘aynan (zat harta) dan ada pada waktu akad, tidak boleh berupa utang atau piutang yang ada di pihak lain. 
2. Modal hendaknya dalam bentuk dinar (emas), dirham (perak) atau uang sehingga nilai nominalnya jelas. Ketentuan ini merupakan jumhur ulama. 
3. Jika berupa barang, komidoti, jasa atau manfaat seperti manfaat ruko misalnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Jika berupa barang, komoditi atau manfaat maka harus disepakati nilainya atau dinominalkan pada saat akad. 
4. Jumlah modal harus jelas pada saat akad syirkah. Hal ini penting untuk mengetahui besarnya laba nantinya.
5. Mudharabah tidak sah kecuali modal seluruhnya diserahkan atau menjadi berada dalam kekuasaan mudharib pada saat akad syirkah. Tidak boleh ada sebagian modal yang diutang atau diserahkan kemudian. Akad mudharabah mengharuskan hal itu. Aktivitas finansial (bisnis) yang diakadkan itu dilakukan terhadap modal dan hal itu langsung berlaku sejak akad dilangsungkan sehingga modal yang diakadkan seluruhnya harus diserahkan kepada mudharib.

Adapun terkait ar-ribh (laba) maka harus diperhatikan:
1. Besarnya nisbah keuntungan yang menjadi bagian masing-masing syarik, baik pengelola maupun pemodal, harus disepakati. Besarnya nisbah laba itu bisa disepakati dengan memperhatikan porsi andil masing-masing baik tenaga maupun modal; bisa juga tanpa memperhatikan hal itu. Besarnya laba tidak boleh ditentukan nilai nominalnya, tetapi hanya berupa nisbah atau prosentase atas laba. Jika ditentukan nilai nominalnya, menurut Ibn Qudamah dalam Syarh al-Kabîr, membuat akad mudharabah itu batil.
2. Kerugian finansial hanya menjadi tanggu-ngan modal. Ali bin Abi Thalib berkata: 
اَلْوَضِيْعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ
Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepa-katan mereka (para mitra) (HR Abdurraqaq dan Ibn Abi Syaibah).
Syirkah itu mencakup wakalah dan wakil tidak menjamin dan kerugian hanya ditanggung pihak yang mewakilkan, kecuali kerugian itu karena kesengajaan wakil. Selain itu, bagian laba dan tanggungan kerugian itu mengikuti andil. Badan tidak menanggung kerugian harta, melainkan merugi tenaga, waktu dan pikiran yang dicurahkan saja.
3. Pembagian laba dilakukan setelah dihitung rugi-labanya dan modal disisihkan (dikembalikan ke pemodal). Untuk itu harus ditentukan periode syirkah, bisa pertransaksi, harian, mingguan, bulanan, tahunan; sesuai dengan fakta bisnis dan mempertimbangkan kemaslahatan pengelola sebab ia bisa jadi bergantung pada pembagian laba itu sebagai penghasilannya. 

Jika akad mudharabah sempurna, maka konsekuensinya hak mengelola syirkah itu hanya dimiliki oleh mudharib. Ia berhak menjalankan syirkah itu sesuai pandangan dan pendapatnya sendiri. Pemodal tidak memiliki hak atas pengelolaan syirkah itu. Sebab, akad mudharabah itu terjadi atas badan pengelola dan harta pemodal, bukan atas badan pemodal jadi pemodal menjadi seperti orang asing dari syirkah itu sehingga ia tidak berhak atas pengelolaan syirkah tersebut.
Namun pemodal boleh menetapkan syarat-syarat atas pengelolaan syirkah itu pada saat akad. Mudharib wajib terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan itu dan tidak boleh menyalahinya sebab ia mengelola syirkah itu sesuai dengan izin sehingga ia terikat dengan izin yang diberikan. 

Mudharib tidak boleh bekerja kepada syirkah yang ia kelola. Sebab, akad mudharabah itu terjadi atas badannya dan aktivitas pengelolaan syirkah itu menjadi konsekuensi dari akad tersebut. Namun, jika pekerjaan itu di luar cakupan aktivitas, pengelolaan syirkah dan tidak mengganggu pengelolaan syirkah maka orang yang menjadi mudharib itu boleh mengerjakannya dan mendapat upah. Misal, mengecat toko, sementara bisnis syirkah-nya adalah perdagangan. Adapun pemodal, ia boleh bekerja kepada syirkah yang ia modali itu. Sebab, badan pemodal itu tidak menjadi obyek akad syirkah dan ia seperti orang asing dari syirkah itu.

Syirkah termasuk ‘aqd[un] jâiz[un] sehingga masing-masing boleh membatalkan akad syirkah mudharabah kapan saja. Jika salah seorang syarik meninggal maka akad syirkah itu batal. Namun, harus diingat, akad syirkah termasuk ‘aqd[un] mustamirr[un], secara otomatis diperbaharui seiring waktu. Jika satu periode syirkah berakhir, atau ada yang menarik diri, maka secara otomatis akad syirkah itu diperbarui untuk semua syarik yang tidak menarik diri. WalLâh a’lam bi ash-shawâb

Sesi Tanya Jawab

Tanya:

pak ustadz gmn klu misalnya kita minjam uang  sm saudara  sebagai ucapan terimakasih karena telah diberi pinjaman,  kita nawarin bagi hasil 5% tiap bulan dr modal. katakan saudara kita minjamin 10jt, 5% artinya 500rb  akan kita berikan setiap bulan flat, dengan perjanjian modal tdk boleh diambil selama kesepakat 10 bln,kira2 apa ini hukumny ta ustadz?  terimakasih

Jawab:

Yang pertama, akad nya saja sepertinya tidak jelas. Kl pinjam ya pinjam, kl syirkah ya syirkah. Tidak boleh "abu-abu" akadnya. Pinjam tapi kok ada istilah bagi hasil.

Yang kedua, jika memang akad nya Syirkah maka harus jelas jenis usaha/bisnis nya. Tidak boleh "akal-akalan", sebenarnya pinjam uang tapi "dibungkus" dengan istilah Syirkah.


Yang ketiga, "bagi hasil" dalam Syirkah itu prosentase nya bukan dari jumlah modal, tapi dari keuntungan. Maka bukan Syirkah jika bagi hasilnya misalnya 5% dari modal. Itu bunga, bukan bagi hasil. Dan bunga itu jelas Riba.

----------------------------------------------------------

Edisi 17 : Jenis-jenis Syirkah

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi), yasyraku (fi’il mudhâri’), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat (Kamus Al-Munawwir, hlm. 765). Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah, 3/58, dibaca syirkah lebih fasih (afshah).

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146).

Syirkah hukumnya jâ’iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi Shalallahu alaihi wasalam berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi Shalallahu alaihi wasalam membenarkannya. Nabi Shalallahu alaihi wasalam bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra : Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. [HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni].
Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat;

2. Dua pihak yang berakad (‘âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta);

3. Obyek akad (mahal), disebut juga ma’qûd ‘alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl) (Al-Jaziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989: 13).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

1. Obyek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli;

2. Obyek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarîk (mitra usaha) (An-Nabhani, 1990: 146).

Macam-Macam Syirkah Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

(1) syirkah inân;

(2) syirkah abdan;

(3) syirkah mudhârabah;

(4) syirkah wujûh; dan

(5) syirkah mufâwadhah (An-Nabhani, 1990: 148).

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.
Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafi’iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, 4/795).

Syirkah Inân 

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja (‘amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148).

Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.
Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi’, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).” (An-Nabhani, 1990: 151).

Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).
Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].
Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani, 1990: 151). 

Syirkah Mudhârabah

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mâl) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani, 1990: 152).
Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/‘âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudhârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/66).

Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).
Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).
Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156).

Syirkah Mufâwadhah

Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan konstribusi modal, di samping konstribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

Edisi 16: SYIRKAH

Pengertian

Syirkah secara bahasa artinya percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa lagi dibedakan satu sama lain.


Secara istilah syirkah adalah ijtimâ’fî istihqâq aw tasharruf (pertemuan dalam hal hak atau pengelolaan) (Ibn Qudamah, Al-Mughni, V/109, Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983). Ijtimâ’ fî istihqâq adalah syirkah al-milk. Ijtimâ’ fî tasharruf adaah syirkah al-‘aqd. Ini sekaligus menjelaskan bahwa syirkah itu ada dua macam: syirkah al-milk dan syirkah al-‘aqd.


Semua fukaha berpandangan bahwa syirkah—baik syirkah al-milk maupun syirkah al-‘aqd—termasuk al-‘uqûd al-jâ’izah, bukan al-‘uqûd al-lâzimah. Artinya, masing-masing pihak berhak memisahkan diri atau keluar dari syirkah kapan saja ia kehendaki.

1. Syirkah al-Milk.

Syirkah al-Milk adalah syirkah al-‘ayn, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu harta. Syirkah ini bisa muncul tanpa ikhtiar keduanya atau bersifat jabr[an] (paksaan) seperti persekutuan atas harta waris, hibah atau wasiat; bisa juga muncul karena ikhtiyar keduanya seperti melalui pembelian satu harta secara patungan. 
Dalam syirkah al-milk, bagian masing-masing tidak bisa dipisahkan dari bagian yang lain karena kepemilikan mereka telah bercampur. Dalam syirkah al-milk, pertumbuhan/pertambahan harta dan kerugian/konsekuensinya menjadi milik dan tanggungan bersama menurut porsi kepemilikan masing-masing. Misal, dua orang membeli mobil/gedung secara patungan dengan porsi 60:40. Hasil sewa mobil/gedung itu atau biaya perawatan atau kerusakannya dibagi menurut porsi 60:40 itu.

2. Syirkah al-‘Aqd.

Syirkah al-‘Aqd adalah syirkah yang terbentuk di antara dua pihak atau lebih menurut akad syar’i berdasarkan keinginan, kehendak dan dengan inisiatif dari keduanya. Syirkah al-‘aqd ini kemudian lebih menonjol dan akhirnya jika disebut syirkah saja maka yang dimaksud adalah syirkah al-‘aqd ini. Menurut istilah syar’i, syirkah adalah akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat melakukan suatu aktivitas finansial (bisnis) dengan tujuan memperoleh laba (An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 148). 


Syirkah hukumnya mubah berdasarkan taqrîr (pengakuan) Nabi saw. atas syirkah dilakukan para Sahabat kala itu. Selain itu Abu Hurairah ra. Menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda: 
إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
Allah telah berfirman: Aku adalah Pihak Ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya (HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).

Dari elaborasi atas syirkah al-‘aqd dan hukum syariah serta dalil-dalil terkait, syirkah al-‘aqd itu meliputi lima jenis: al-inân, al-abdan; al-mudhârabah, al-wujûh dan al-mufâwadhah. Kelima jenis syirkah itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam sepanjang memenuhi syarat-syarat dan hukum-hukumnya.

Syirkah al-‘aqd absah jika memenuhi ketentuan syariah berkaitan dengan rukun dan syarat keabsahan akadnya. Rukun syirkah ada 3 (tiga): adanya ijâb-qabûl; adanya dua pihak yang berakad (‘âqidâni); obyek akad (ma’qûd ‘alayhi) (Al-Jazairi, al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah, hlm. 69; Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî Dhaw’ al-Islâm, hlm. 13, Dar as-Salam, 1989). 


Dalam ijâb-qabûl harus ada ungkapan baik lisan atau tertulis, bahwa salah satu pihak mengajak pihak lain untuk berserikat melakukan aktivitas bisnis, dan harus ada penerimaan/persetujuan pihak lain terhadap ajakan itu. Karena itu, sekadar kesepakatan untuk berserikat tidak bisa disebut akad syirkah. Begitu pula kesepakatan menyetor sejumlah harta untuk berserikat seperti dalam kasus PT dan koperasi juga belum bisa dinilai sebagai akad syirkah. Akad syirkah harus mengandung pengertian berserikat untuk melakukan suatu aktivitas finansial/bisnis. 


Al-‘Aqidâni itu: Pertama, pihak yang menyatakan ijâb, yaitu pihak yang menyampaikan ajakan berserikat untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. Kedua, pihak yang menyatakan qabûl atau menerima ajakan itu. Kedua pihak itu harus memiliki kelayakan (ahliyah) melakukan tasharruf. 


Akad syirkah dipandang sah jika: Pertama, obyek akadnya harus berupa tasharruf. Kedua, tasharruf yang diakadkan itu harus bisa di-wakalah-kan sehingga apa yang diperoleh dari tasharruf itu menjadi hak kedua pihak secara berserikat.

Di dalam syirkah juga harus ada unsur al-badn (unsur badan), yaitu pribadi yang memiliki hak melakukan tasharruf atau menjalankan aktivitas syirkah. Disebut unsur badan karena andilnya berupa badan (tenaga dan pikiran) untuk mengelola syirkah, bukan modal.


Adanya unsur badan ini merupakan syarat mendasar yang menentukan terakadkan-tidaknya atau ada-tidaknya syirkah itu. Alasannya: Pertama, karena di dalam syirkah itu harus ada kesepakatan antara al-‘âqidâni untuk melakukan aktivitas finansial/bisnis (‘amal[un] mâliy[un]). Itu artinya, aktivitas finansial itu harus berasal dari kedua pihak atau salah satunya. Jadi harus ada unsur badan yang melakukannya. Kedua, syirkah adalah akad atas tasharruf. Tasharruf itu harus keluar dari syarîk (pihak yang ber-syirkah). Jadi di dalam akad syirkah itu harus ada mutasharrif (yang melakukan tasharruf) syirkah. Jika tidak ada mutasharrif itu maka akad syirkah tersebut tidak terjadi. Jadi di dalam akad syirkah harus ada unsur badan yang menjadi mutasharrif syirkah tersebut. Ketiga, hukum syariah berkaitan dengan perbuatan hamba, artinya berkaitan dengan perbuatan pribadi tertentu dan satu pribadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi yang lain. Syirkah adalah hukum syariah. Jadi hukum syirkah itu berkaitan dengan pribadi orang yang ber-syirkah. Jika di dalam syirkah itu tidak ada badan yang menjadi sandaran hukum syirkah maka artinya syirkah itu tidak ada, dan berikutnya hukum syirkah itu juga tidak terjadi karena obyek hukumnya tidak ada. 


Atas dasar semua itu, di dalam akad syirkah tersebut harus ada pihak yang di dalam akad syirkah dinyatakan sebagai mutasharrif syirkah, yaitu pribadi yang diakadkan untuk menjalankan aktivitas syirkah. Mudahnya, di dalam akad syirkah harus ada pihak yang menjadi pengelola syirkah yang bukan sekadar sebutan, tetapi pengelola sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum syirkah dengan segala konsekuensinya.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian
Yang dijadikan patokan adalah prinsip profit and lost sharing (bagi-hasil keuntungan dan kerugian), bukan revenue sharing (bagi-hasil pendapatan). Keuntungan dan kerugian itu mengikuti kontribusi syarîk (mitra). Kontribusi para mitra itu bisa berupa harta/modal, bisa berupa aktivitas (tasharruf) (tenaga, pikiran dan waktu) menjalankan aktivitas bisnis syirkah itu. Prinsip dalam sharing keuntungan dan kerugian itu adalah seperti ungkapan oleh Ali bin Abi Thalib ra. yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq di Mushannaf-nya:
اَلْوَضِيْعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ
Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra). 

Prinsip (hukum) ini juga dipegang oleh asy-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Qatadah, al-Hakam, Hamad, Thawus, Ibrahim, Abu Qilabah dan lainnya (Lihat: Abdurrazaq, Mushannaf ‘Abd ar-Razâq, viii/248 dst, al-Maktab al-Islami, Beirut. 1403; Ibn Abiy Syaibah, Mushannaf Ibn Abiy Syaybah, iv/477-478, Maktabah ar-Rusyd, Riyadh, 1409). 


Dalam hal ini bukan berarti pengelola tidak merugi. Pengelola menanggung kerugian aktivitas tasharruf-nya, yaitu rugi tenaga, pikiran dan waktunya. Sebab ketika syirkah itu impas—apalagi rugi—maka pengelola itu tidak akan mendapat bagian laba sama sekali. Sebab, tidak ada laba yang bisa dibagi. Artinya. semua jerih payah, tenaga, pikiran, waktu, dsb yang ia curahkan dalam mengelola atau menjalankan syirkah itu tidak mendapat hasil apa-apa. Itulah bentuk kerugian yang dialami oleh pengelola.


Pembagian laba itu dilakukan di akhir tiap periode syirkah setelah dilakukan perhitungan rugi-laba. Sebab, saat itulah diketahui besaran labanya. Untuk itu, mengingat kemaslahatan pengelola, periode syirkah itu hendaknya dibuat pendek.


Perlu dingat bahwa syirkah termasuk ’aqd[un] mustamirr[un] (akad kontinu). Artinya, setiap kali suatu periode berakhir, secara otomatis akadnya diperbarui. Jika ada mitra yang keluar, sementara para mitra lain tidak, maka akad syirkah itu dibatalkan untuk mitra yang keluar itu dan secara otomatis diperbarui untuk para mitra yang tidak keluar. Dengan begitu periode syirkah bisa dibuat pendek, seperti bulanan, mingguan bahkan untuk bisnis tertentu bisa harian. 


WalLâh a’lam bi ash-shawâb.

Sesi Tanya Jawab

Tanya:

Assalamualaikum Ustadz Ferdiansyah. Mau tnya. 

 apakah orang yang memberi modal kepada kepada seorang pedagang dengan perjanjian bagi hasil ter masuk dalam kategori syirkah? 

Jazakallah khoir atas jawabannya

Jawab:

Iya, selama terpenuhi rukun dan syarat Syirkah sebagaimana dijelaskan di atas.

____________________

Tanya:

tadz kalau syirkah kmdn untung

pengelola modal akan mengembalikan modal kepada pemodal, namun biaya operasional diambil dr keuntingan bisnis

apakah pemodal msh terikat syirkah

Jawab:

Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih, artinya setelah dikurangi biaya operasional.

Jika setelah keuntungan dibagikan kemudian pengelola mengembalikan modal, maka syirkah nya berakhir.

___________________

Tanya:

tadz afwan apakah boleh orang ada yg nabung 

terus uang tsb di pakai untuk bisnis

spt di asuransi katanya menabung, namun ketika ditanya uangnya dibisniskan itu gmn tadz

Jawab:

Tidak boleh. Karena terjadi perbedaan antara akad dengan praktik.

___________________

Tanya:

Afwan Ustadz pertanyaan lanjutan:

jika dalam perjalanannya si pedagang mendapat kerugian. Apakah yang membayar kerugiannya atau yang menutup kerugiannya itu kewajiban  yang memberi modal atau ditanggung berdua?

Jawab:

Terdapat dua kondisi dengan dua konsekuensi hukum yang berbeda pula:

1. Jika kerugian itu terjadi layaknya sebuah bisnis memang punya resiko untung maupun rugi (misalnya: sudah dijajakan dengan maksimal tapi tetap tidak laku. Atau juga terjadi bencana yang tidak bisa dihindari), maka resiko ditanggung pemodal maupun pengelola. Pemodal menanggung kerugian uang (modalnya tidak kembali sebagian atau seluruhnya), sedangkan Pengelola menanggung kerugian Pengelolaan (Tenaga, Waktu, Pikiran nya tidak terbayar).

2. Jika kerugian akibat kelalaian pengelola (misalnya: warung nya sering tutup), maka seluruh kerugian (baik uang maupun tenaga) ditanggung oleh Pengelola.

____________________

Tanya:

afwan tadz

apakah pembagian kwuntungan sesuai porsi modal atau giman

bagaimana apabila yg satu pemodal dan yg satu pengelola jadi porsentase keuntungan gmn tadz

Jawab:

Pembagian keuntungan sepenuhnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun biasanya porsi keuntungan pengelola lebih besar.

Edisi 15 : Keharaman Jual Beli Ijon

"Sesungguhnya Nabi saw. telah  melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya" (HR Muslim, an-Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad).

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujrin; semuanya dari  Ismail bin Ja’far, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibn Umar. Dari jalur Ahmad bin Utsman an-Nawfali dari Abu ‘Ashim; dari Muhammad bin Hatim, dari Rawh, dan keduanya (Rawh dan Abu ‘Ashim) dari Zakariya’ bin Ishaq, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abdullah bin al-Harits, dari Siblun, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, Ibn Umar dan Ibn Abbas.  An-Nasai meriwayatkannya dari Qutaibah bin Said, dari Sufyan dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibn Umar.

Ibn Majah meriwayatkannya dari Hisyam bin ‘Amar, dari Sufyan, dari Ibn Juraij, dari ‘Atha’, dari Jabir bin Abdullah.

Makna

Manthûq (makna tekstual) hadis ini menunjukkan larangan menjual buah (ats-tsamar [hasil tanaman]) yang masih berada di pohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya.  Sebaliknya, mafhûm al-mukhâlafah(pemahaman kebalikannya) hadis ini menunjukkan bolehnya menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai tampak kelayakannya.

Maksud yabduwa shalâhuhu (mulai tampak kelayakannya) dijelaskan oleh riwayat lainnya. Dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah ra. dikatakan “hatta yathîba (hingga masak)” (HR al-Bukhari dan Muslim), atau “hatta yuth’ama(hingga bisa dimakan) (HR Muslim dan an-Nasa’i).  Dalam riwayat yang lain, Jabir ra., menuturkan:

Nabi saw. melarang buah dijual hingga tusyqih, Ditanyakan, “Apa tusyqih itu?” Beliau menjawab, “Memerah dan menghijau serta (bisa) dimakan darinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Ibn ‘Abbas menuturkan:

Nabi saw. telah melarang menjual kurma hingga bisa dimakan darinya atau orang bisa makan darinya dan hingga bisa ditimbang (HR al-Bukhari).

Jadi, batasan buah yang masih ada di pohonnya bisa dijual adalah jika sudah layak dimakan.  Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik ra.:


Rasulullah saw. melarang menjual anggur hitam hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga sudah keras (HR Abu Dawud).

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. Pertama: buah-buahan yang ketika sudah tua/cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti mangga, pisang, pepaya, dsb.  Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak.  Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.

Kedua, buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya.  Jika sudah seperti itu maka buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

Ada juga tanaman yang kebanyakan dari jenis sayuran seperti ketimun, buncis, kacang panjang, dsb, yang jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka saat itu sudah mulai layak untuk dikonsumsi.

Buah tanaman sejenis ini, jika bunga sudah berubah menjadi buah, sudah boleh dijual. Adapun jenis biji-bijian, seperti padi, kedelai, jagung dan sebagainya, maka sesusai hadis Anas di atas, sudah boleh dijual ketika sudah keras.

Tampaknya kelayakan buah untuk dikonsumsi itu tidak harus terpenuhi pada seluruh buah di kebun.  Hal itu adalah sangat sulit. Sebabnya, buah di satu kebun bahkan satu pohon memang tidak memiliki tingkat ketuaan yang sama dan tidak bisa masak secara bersamaan.  Ketuaan dan menjadi masak itu terjadi secara bertahap hingga seluruh buah di kebun menjadi tua/masak. Karena itu,  maksud yabduwa shalâhuhu itu adalah jika ada sebagian buah sudah layak dikonsumsi, maka buah yang sama di satu kebun itu boleh dijual semuanya, baik yang sudah mulai masak maupun yang belum. Batas mulai layak dikonsumsi itu bergantung pada masing-masing jenis buah.  Misalnya jika sudah ada sebagian mangga yang masak maka semua mangga yang ada di satu kebun itu boleh dijual.  Jika ada sebagian semangka yang sudah layak dikonsumsi maka seluruh semangka jenis yang sama di kebun itu boleh dijual, termasuk yang masih muda. Jika sudah ada sebagian bunga ketimun yang berubah menjadi buah maka semua ketimun di seluruh kebun itu boleh dijual.  Jika ada sebagian tongkol jagung manis sudah layak dipetik maka seluruh jagung manis di kebun itu boleh dijual. Begitulah.

Jika buah yang masih di pohon itu dijual, lalu terjadi bencana cuaca seperti hujan, angin, hawa dingin, angin kering/panas, dsb, maka penjual wajib menarik diri dari harga buah yang mengalami cacat atau rusak dan mengembalikannya kepada pembeli.  Jabir ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya karena (ketika itu) engkau mengambil harta saudaramu tidak secara haq (HR Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa’i).

Namun, jika bencana itu bukan bencana cuaca seperti pencurian, kekeringan karena kerusakan pompa, gempa, banjir, kebakaran, dsb, maka penjual tidak harus melepaskan harganya.  Bencana seperti itu tidak termasuk dalam cakupan makna hadis tersebut.

Wallâh a‘lam bi ash-shawâb.

============================

TANYA JAWAB 

Tanya:

Maksut nya gimana ustadz menarik diri dari harga buah yg cacat atau rusak

Jawab:

Maksudnya mengembalikan uangnya

--------------------------------------------------

Tanya:

Bagaimana klo ada penjual yg menjual buah di pohon masih dlm keadaan mentah, tp penjualnya ikhlas dg harga saat itu karena dia memang sedang butuh uang terdesak ?

Jawab:

Tetap tidak boleh. Karena hal tersebut tidak bisa menjadi rukshoh (keringanan) atas larangan jual beli ijon tersebut.

---------------------------------------------------

Tanya:

Gimana klo pedagang yg sengaja membeli buah yg belom matang atau tua dari petani ustadz 

Jawab:

Iya itu tidak boleh

-----------------------------------------------

Tanya:

Alasannya ustad

Jawab:

Silakan dibaca kajiannya dari awal sampai akhir ya 😊

------------------------------------------------

Tanya:

Klo pedagang nya maksa ustadz yg dosa siapa

Jawab:

Saya balik bertanya: apakah "maksa" nya itu sampai mengancam nyawa sehingga si petani tidak bisa menolak? 😊

EDISI 14 : HUKUM MEMANFAATKAN BARANG GADAI (RAHN)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillaah wassholaatu wassalaamu 'alaa rasulilaah.

Amma ba'd

Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Kajian Ekonomi Islam. Tidak terasa kita sudah memasuki Edisi ke 14.

Minggu lalu kita sudah membahas tentang Rahn. Dan malam ini kita akan melanjutkannya, yaitu tentang Hukum Memanfaatkan Barang Rahn.

Mari kita mulai dengan membaca Basmallah

Bismillaahirrahmaanirraahiim...

Hukum Memanfaatkan Barang Gadai (Rahn)

Tanya :
Bagaimanakah hukum memanfaatkan barang gadai (rahn)? Misalnya, seseorang menggadaikan motornya kepada si Fulan. Bolehkah Fulan mengendarai motor tersebut?

Jawab :
Perlu dipahami lebih dahulu bahwa pada saat penggadai (rahin) menyerahkan barang gadai (rahn/marhun) kepada pemegang gadai (murtahin), tak berarti barang gadai itu menjadi milik pemegang gadai, tapi tetap milik penggadai (rahin). Dalilnya hadits Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Tak terhalang barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Pemiliknya berhak mendapat keuntungannya, dan dia menanggung kerugiannya.” (HR Syafi’i & Daruquthni, hadis hasan).

Hadits di atas menunjukkan barang gadai tak terpisahkan dari pemiliknya, yaitu penggadai. Jadi yang memiliki barang gadai termasuk manfaat yang muncul darinya adalah tetap penggadai, bukan pemegang gadai. Keberadaan barang gadai di tangan pemegang gadai hanyalah sebagai kepercayaan dalam utang piutang (dain) antara penggadai dan pemegang gadai, bukan berarti pemegang gadai lalu memilikinya atau berhak memanfaatkannya. (Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 6/62).

Maka penggadai tetap berhak atas manfaat barang gadai dan tetap berhak pula mengambil imbalan (ujrah) ketika barang gadai disewakan kepada orang lain, baik orang lain itu pemegang gadai atau bukan.

Dalam kasus yang ditanyakan, jika pemegang gadai mengendarai motor yang digadaikan dengan akad sewa (ijarah), hukumnya boleh. Namun kalau pemegang gadai mengendarai motor itu tanpa imbalan, ada rincian hukum syara’ sebagai berikut :

Pertama, jika utang piutang (dain) yang ada bukan qardh (pinjam uang), misalnya utang karena jual beli yang belum dibayar harganya, atau karena ijarah yang belum dibayar sewanya, atau utang lainnya selain qardh, boleh pemegang gadai (murtahin) memanfaatkan barang gadai, dengan seizin penggadai (rahin). Mengapa boleh? Karena dalam hal ini tak terdapat nash yang melarangnya dan manfaat itu tak memenuhi definisi riba mengingat tak ada qardh di sini.

Kedua, jika utang piutang (dain) yang ada berupa qardh (pinjam uang), hukumnya tidak boleh pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, walaupun diizinkan oleh rahin. Mengapa tidak boleh? Karena terdapat nash yang melarangnya dan karena manfaat itu termasuk riba yang diharamkan dalam akad qardh. Dari Anas RA dia berkata, “Rasulullah SAW ditanya,‘Seorang laki-laki dari kami meminjamkan (qardh) harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman (qardh), lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan ke atas kendaraan si peminjam, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya di antara mereka.” (HR Ibnu Majah)
Berdasarkan hadits ini, haram hukumnya pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, jika utangnya berupa qardh. Kecuali, jika sebelumnya di antara mereka berdua sudah terbiasa saling memberi atau meminjamkan barang, maka hukumnya boleh.

Jadi, dalam kasus di atas, jika utang piutangnya bukan qardh, Fulan boleh mengendarai motor yang menjadi barang gadai tanpa imbalan, asalkan diizinkan penggadai (pemilik motor). Jika utang piutangnya berupa qardh, Fulan tak boleh mengendarai motor tersebut, walaupun diizinkan penggadai. Kecuali jika sebelumnya di antara mereka berdua sudah terbiasa saling memberi atau meminjamkan barang, hukumnya boleh. 

Wallahu a’lam

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan Pertama:

Tanya:

Assalamu'alaikum ustadz 

Apakah yg di mksd poin no 2 adalah orang yg butuh uang lalu menggadaikan barang misal motor kpda orng lain dn yg menerima gadai tidak boleh pke motor tersebut wlaupn sdh di ijinkn sama penggadai ??

-----------------------------------------------------------------

Jawab: 

Iya betul. Karena hal tersebut termasuk riba. Penerima gadai boleh memakai motor jika melakukan salah satu dari 2 hal di bawah ini:

1. Mereka berdua (penerima gadai dan penggadai) sudah terbiasa saling memberi (barang maupun uang) sebelum terjadinya gadai tersebut.

2. Penerima gadai memberi uang sewa kepada penggadai (pemilik motor).

Pertanyaan Kedua:

Tanya:

Bismillaahirrohmaanirrohiim , Assalamu'alaikum pak ustadz mau nanya : jika ada teman saya yg mengadaikan motor ke saya terus sesuai perjanjian 3bulan bakal di tebus tapi sampe 5 bulan berlalu tidak ditebus juga, lalu akhirnya motornya dia saya gadaikan lagi ke orang lain trus gimana ustadz hukumnya di perbolehkan tidak ? Tapi sebelumnya saya juga sudah ijin ke pihak pertama . Makasih atas jawabanya

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jawab:

Ini terjadi akad bertingkat. Untuk penjelasan yang lebih terperinci nya silakan Akhi baca kajian saya yang Edisi ke 8 (tanggal 20 September 2016) yang bertema: Shafqataini Fii Shafqah

Pertanyaan Ketiga:

Tanya:

Assalamu'alaikum ustadz..

Afwan ustadz... mau tanya diluar tema, tp masih seputar ekonomi syariah. 

Bagaimanakah hukum bank syariah di Indonesia ? Mohon penjelasannya..

Jazakalloh khoir..

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jawab:

Menjawab hal ini akan membutuhkan berminggu-minggu (beberapa Edisi). Jadi terus ikuti Kajian Ekonomi Syariah ya Akh 😊

Pertanyaan Keempat

Tanya:

Jadi mesti ada uang sewa biar boleh di pke mtor y nah uang sewa y harus di sepakati dulu dengn penggadai / terserah penerima gadai mw ksh berapa kepda penggadai 

Afwan nanya lgi ustadz soal y ini sdng trjdi pda ortu saya kbtulan ortu penerima gadai dn brang yg di gadai jg motor ...

---------------------------------------------------------------------------------------

Jawab:

Iya harus disepakati dulu (harus ada akad)

Penutup

Sayang sekali waktu jua lah yang membatasi.

Mohon maaf atas segala khilaf.

Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis.

Wassalaamu'alaikum wr wb.

Edisi 13 : RAHN (Gadai)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillaah wassholaatu wassalaamu 'alaa rasulilaah.

Amma ba'd

Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Kajian Ekonomi Islam. Tidak terasa kita sudah memasuki Edisi ke 13.

Mohon maaf telat karena saya sedang di luar dan sinyal juga kurang bagus.

Malam ini kita akan membahas tentang Rahn.

Mari kita mulai dengan membaca Basmallah

Bismillaahirrahmaanirraahiim...

Ar-Rahn

Ar-Rahn secara bahasa artinya adalah ats-tsubût wa ad-dawâm (tetap dan langgeng); juga berarti al-habs (penahanan).

Secara syar‘i, ar-rahn (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya. 

Ar-Rahn disyariatkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman:
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (TQS al-Baqarah [2]: 283).

Aisyah ra. menuturkan:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»
Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya. (HR Bukhari dan Muslim).

Anas ra. juga pernah menuturkan:
«وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْذَ يَهُوْدِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا ِلأَهْلِهِ»
Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau. (HR al-Bukhari). 

Ar-Rahn boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, in kuntum ‘alâ safarin (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi saw. melakukan ar-rahn di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

Beberapa Ketentuan Ar-Rahn (Agunan)

Ar-rahn mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok), yaitu: (1) shighat (ijab dan qabul), (2) al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-rahn), yaitu pihak yang mengagunkan (ar-râhin) dan yang menerima agunan (al-murtahin), dan (3) al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima). 
Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut sah.

Harta yang diagunkan disebut al-marhûn (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh ar-râhin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar‘i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-râhin karena Rasul saw. telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (al-mabî’) tadi. 

Akad ar-rahn (agunan) merupakan tawtsîq bi ad-dayn, yaitu agar al-murtahin percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan ar-râhin. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan ar-rahn, maka tidak lagi memenuhi makna tawtsîq itu.

Dengan demikian, ar-rahn dalam kondisi ini secara syar‘i tidak ada maknanya lagi.
Pada masa Jahiliah, jika ar-râhin tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik al-murtahin. Lalu praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul saw. bersabda:
«لاَ يُغْلَقُ الرَّهُنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ»
Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya. (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)

Karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-râhin) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-râhin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-râhin. Hanya saja, Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin ar-râhin, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu ar-râhin gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.

Atas dasar ini, muamalah kredit motor, mobil, rumah, barang elektronik, dsb saat ini—yang jika pembeli (debitor) tidak bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang lain), jelas menyalahi syariah. Muamalah yang demikian adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan.

Hukum Memanfaatkan Barang Gadai (Rahn)

Perlu dipahami lebih dahulu bahwa pada saat penggadai (rahin) menyerahkan barang gadai (rahn/marhun) kepada pemegang gadai (murtahin), tak berarti barang gadai itu menjadi milik pemegang gadai, tapi tetap milik penggadai (rahin). Dalilnya hadits Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Tak terhalang barang gadai dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Pemiliknya berhak mendapat keuntungannya, dan dia menanggung kerugiannya.” (HR Syafi’i & Daruquthni, hadis hasan).

Hadits di atas menunjukkan barang gadai tak terpisahkan dari pemiliknya, yaitu penggadai. Jadi yang memiliki barang gadai termasuk manfaat yang muncul darinya adalah tetap penggadai, bukan pemegang gadai. Keberadaan barang gadai di tangan pemegang gadai hanyalah sebagai kepercayaan dalam utang piutang (dain) antara penggadai dan pemegang gadai, bukan berarti pemegang gadai lalu memilikinya atau berhak memanfaatkannya. (Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 6/62).

Maka penggadai tetap berhak atas manfaat barang gadai dan tetap berhak pula mengambil imbalan (ujrah) ketika barang gadai disewakan kepada orang lain, baik orang lain itu pemegang gadai atau bukan. 

Sebagai contoh, jika pemegang gadai mengendarai motor yang digadaikan dengan akad sewa (ijarah), hukumnya boleh. Namun kalau pemegang gadai mengendarai motor itu tanpa imbalan, ada rincian hukum syara’ sebagai berikut :

Pertama, jika utang piutang (dain) yang ada bukan qardh (pinjam uang), misalnya utang karena jual beli yang belum dibayar harganya, atau karena ijarah yang belum dibayar sewanya, atau utang lainnya selain qardh, boleh pemegang gadai (murtahin) memanfaatkan barang gadai, dengan seizin penggadai (rahin). Mengapa boleh? Karena dalam hal ini tak terdapat nash yang melarangnya dan manfaat itu tak memenuhi definisi riba mengingat tak ada qardh di sini.

Kedua, jika utang piutang (dain) yang ada berupa qardh (pinjam uang), hukumnya tidak boleh pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, walaupun diizinkan oleh rahin. Mengapa tidak boleh? Karena terdapat nash yang melarangnya dan karena manfaat itu termasuk riba yang diharamkan dalam akad qardh. Dari Anas RA dia berkata, “Rasulullah SAW ditanya,‘Seorang laki-laki dari kami meminjamkan (qardh) harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman (qardh), lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan ke atas kendaraan si peminjam, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya di antara mereka.” (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits ini, haram hukumnya pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, jika utangnya berupa qardh. Kecuali, jika sebelumnya di antara mereka berdua sudah terbiasa saling memberi atau meminjamkan barang, maka hukumnya boleh.

Jadi, jika utang piutangnya bukan qardh, Fulan boleh mengendarai motor yang menjadi barang gadai tanpa imbalan, asalkan diizinkan penggadai (pemilik motor). Jika utang piutangnya berupa qardh, Fulan tak boleh mengendarai motor tersebut, walaupun diizinkan penggadai. Kecuali jika sebelumnya di antara mereka berdua sudah terbiasa saling memberi atau meminjamkan barang, hukumnya boleh. 

Wallahu a’lam.